Jakarta - Dalam rangka menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/40/PP.02/2023 perihal Pelaksanaan PEKPPP tahun 2024. Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menggelar sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), Kamis (14/02). Bertempat di Aula Kantor Wilayah, kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida didampingi Kepala Bagian Program dan Humas, Sukino, turut hadir Pejabat Administrator Jajaran Kantor Wilayah serta perwakilan Pejabat dan Pegawai yang membidangi terkait PEKPPP dan SOP pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Kadivmin mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen nyata Kantor Wilayah dan Satuan Kerja dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pesan kami adalah diantara 28 satker di Kanwil DKI saat ini sedang dalam usulan WBK/WBBM, tentu harus melaksanakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala tentunya harus memperhatikan 6 pilar utama di antaranya Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi Pengaduan, dan Inovasi.” Ucap Mutia. Lebih lanjut, Kadivmin berharap Sosialisasi ini dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat dan dapat memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan publik.
Bertindak sebagai Narasumber pada Sosialisasi ini Nugroho Edi Suhcayo selaku Analis SDM Aparatur Muda, Meliana Kristanti selaku Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kiteria pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
 |
 |
 |
 |
 |
 |