Yogyakarta – Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM, Biro Perencanaan menyelenggarakan Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) Triwulan IV. Monev ini dihadiri oleh 214 peserta dari Kantor Wilayah se-Indonesia. Pada kesempatan ini, Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Mutia Farida menghadiri secara virtual sementara Kepala Bagian Program dan Humas, Sukino bersama tim penanganan bidang RB hadir langsung mengikuti pembukaan yang diselenggarakan di Hotel Harper Malioboro, Selasa (05/12/2023).
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh perwakilan Biro Perencanaan, Jusneni. “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketercapaian tujuan, efisiensi, dan optimalisasi dalam perencanaan RKT RB,” Jelas Jusneni. Selanjutnya, Lilik Sujandi, Inspektur Wilayah (Irwil) II menjelaskan Irwil berperan dalam quality control, consulting, dan kemitraan. “Pemenuhan data dukung harus bersifat living document yang menggambarkan kesuksesan perubahan,” Ujar Lilik.
Arahan terakhir disampaikan oleh Inspektur Jenderal, Ir. Razilu yang sekaligus membuka acara. Pembangunan RB merupakan isu pokok yang dihadapi Pemerintah dalam membangun Negeri. Terdapat beberapa penyebab menurunnya indeks RB Kemenkumham seperti Manajemen SDM belum terkelola dengan baik, capaian Perjanjian Kinerja belum dijadikan dasar prestasi Kepala Satuan Kerja serta Mitigasi Risiko belum optimal. Ir. Razilu berharap Kemenkumham dapat meraih target indeks RB pada Tahun 2023 dengan nilai 85 predikat “Sangat Baik”. Nantinya monev ini akan berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 4 sampai 8 Desember 2023. Turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (Asep Kurnia), Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi (Lucky A. Binarto), Staf Khusus Menteri Bidang Isu-Isu Strategis (Krismono) dan Auditor Utama (Budi).