Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengikuti kegiatan pembahasan postur dan penyusunan konsep pagu indikatif satuan kerja wilayah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kamis (02/03/23) di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum dan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Mohamad Aliamsyah. Diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ria Wijayanti Estiko dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Bintang Oktafiyanti serta Pelaksana operator pengampu RKA-KL turut mengikuti kegiatan ini.
Pembahasan postur dan penyusunan konsep pagu indikatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh Kantor Wilayah memiliki postur dan pagu indikatif yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di wilayah. Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Mohamad Aliamsyah, menekankan pentingnya pembahasan ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi terutama kepatuhan akan timeline penyusunan pagu indikatif.
 |
Menurut Mohamad Aliamsyah, timeline pagu indikatif terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya persiapan trilateral meeting antara Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas dilanjutkan pemutakhiran rencana kerja melalui aplikasi KRISNA Bappenas, penghitungan baseline angka dasar tahun 2024 dan diakhiri dengan finalisasi postur anggaran tahun anggaran 2024. Ia juga berharap bahwa pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 ini dapat dilaksanakan tepat waktu, mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
