28 Agustus 2013, Bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI, Menteri Hukum dan HAM RI melantik 76 orang pejabat Eselon II dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Diantara Para Pejabat yang dilantik beberapa diantaranya merupakan pejabat struktural dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Berikut ini pejabat yang dilantik serta pejabat lama:
| No. | Nama | NIP | Gol/Ruang | Jabatan | Jabatan Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusdianto, Bc.IP., SH., M.Hum | 19551031 197809 1 001 | Pembina Utama Madya (IV/d) | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta |
| 3 | Trisasi Dwi Handahyni, SH | 19560312 198203 2 001 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI | Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta |
| 4 | Drs. Yasmon, MLS | Pembina TK.I (IV/b) | Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta | Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat | |
| 5 | Risnur Effendi, SH., MH | 19571222 197903 1 001 | Pembina TK.I (IV/b) | Kepala Divisi Imigrasi Riau | Kepala Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Pusat |
| 6 | Dewa Putu Gede, Bc.IP., SH., MH | 19591003 198403 1 001 | Pembina Tk.I (IV/b) | Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Timur | Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang |
Menteri Hukum dan HAM dalam sambutannya mengatakan bahwa mutasi jabatan ini adalah dalam rangka penguatan tugas dan fungsi serta dalam upaya percepatan pencapaian target-target yang telah ditetapkan termasuk didalamnya pengisian jabatan yang akan kosong, karena pejabatnya memasuki purna tugas, hal ini agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di wilayah strategis, yang memiliki beban kerja berat dengan permasalahan yang cukup kompleks, namun untuk serah terima jabatannya, menunggu masa purna tugas tiba.
Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM RI mengatakan, pada saat ini, kondisi perekonomian Indonesia memang belum dalam situasi krisis, namun memerlukan kewaspadaan oleh semua pihak, termasuk jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang berimplikasi pada realsiasi anggaran. Sebagaimana kita ketahui, secara nasional realisasi anggaran pada bulan yang sama, tahun 2013 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Untuk itu tidak berlebihan jika saya meminta kepada Saudara-saudara sekalian, segera melakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan. Khususnya yang memiliki multi effect dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat membuka rapat kerja evaluasi realisasi belanja kementerian dan lembaga Negara, kepada kita diminta untuk “menggunakan alokasi anggaran Negara seefisien dan sebaik mungkin, dengan mengekfektifkan waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, guna mendukung paket-paket kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah terutapa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat”. Mari bersama satukan semangat, kuatkan tekad dan segera lakukan inventarisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang belum direalisasikan, apa kendalanya dan bagaimana jalan keluarnya.