Jakarta - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun selaku Plh. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi didampingi Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian, Rachmat Arya pada Kanim Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada Kamis (01/09/22). Pelaksanaan Monev kali ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2.UM.01.01-3.3898 Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 Perihal Tanda Tangan Pemegang Paspor RI dan juga tindak lanjut atas Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2.UM.01.01-3.3773 Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 Perihal Peneraan Tanda Tangan Pemegang Paspor RI. Dengan adanya surat tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan peneraan tanda tangan pemegang paspor RI ke satuan kerja Kantor Imigrasi di Wilayah DKI Jakarta.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus NonTPI Jakarta Selatan adalah satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Predikat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan telah memberikan pelayanan prima. Sehingga Kanim Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan ingin memastikan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan ini Ronald Lumbuun didampingi oleh Pejabat Struktural Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan mengunjungi loket permohonan paspor, tempat pencetakan Paspor dan ruang Deteni. Beliau melihat secara langsung proses pelayanan yang dilaksanakan oleh Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan bagi masyarakat. Ronald Lumbuun memberikan apresiasi terhadap pelayanan dan inovasi pelayanan pembuatan M-Paspor yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan kepada masyarakat. Beliau juga berharap bahwa pelayanan ini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
 |
 |
 |
 |