Jakarta- Setelah penetapan penelitian yang mengusung tema “Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Wilayah DKI Jakarta”, tim Sipkumham (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta segera menyambangi instansi terkait guna melakukan pengumpulan data. Kunjungan kali ini dilaksanakan di Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kamis (01/02/2024).
Pada lokasi pertama, tim disambut oleh Ceria Alamiaty (Staff Analis Pengaduan).
Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Andriani Pancawati menyampaikan tujuan penelitian ini didasarkan pada bagaimana peran dan komitmen dari instansi terkait dalam memberikan jaminan perlindungan hukum serta mekanisme dalam penyelesaiannya.
Ceria Alamiaty menjelaskan pada Tahun 2023 terhadap kurang lebih 2.300 aduan yang dilayangkan pada Komnas HAM RI, sementara pada Tahun 2022 kurang lebih 3.000 aduan. “Terkait kebutuhan data, masyarakat dapat mengakses data aduan yang dipublikasikan secara transparan melalui website dataaduan.komnasham.go.id.” Jelas Ceria.
Saat ini website dalam tahap pengembangan sehingga Masyarakat dapat melihat tindak lanjut dan penanganan dari setiap aduan.
Selanjutnya pada lokasi kedua di KPAI, Kepala Bidang HAM (Safatil Firdaus) menjelaskan pada tahun 2023 terdapat kurang lebih 1.478 kasus kekerasan kepada anak. Dengan rincian kasus terbanyak adalah anak korban kejahatan seksual, kekerasan fisik/psikis, anak berkonflik hukum, dan anak korban eksploitasi eknomi. “Melalui penelitian ini diharapkan dapat menciptakan hukum yang tegas, mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif kekerasan serta terbentuknya norma-norma sosial di Masyarakat,” Tutup Firdaus. Nantinya pengumpulan data lapangan ini akan terus berlangsung hingga 7 Februari mendatang.
