Jakarta - Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum dan HAM mempunyai fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta mendukung persamaan persepsi yang saat ini sudah tidak relevan dengan ketentuan terkait pengadaan barang/jasa yang berlaku saat ini melalui Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Tersambung secara daring dari Ruang Rapat, Kakanwil bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian dan jajaran mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi ini (6/3).
Sekretaris Jenderal, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto membuka secara resmi Rapat Koordinasi yang dilanjutkan dengan pemberian arahan. Beliau menyampaikan hal - hal yang menjadi atensi dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa. “Tingkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Tertibkan penatausahaan persediaan dan aset tak berwujud, lakukan inventarisasi atas pemanfaatan aset tetap (tanah), akselerasi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK, intens pengawasan melekat secara berjenjang melalui gelar pembinaan”, tegas Andap.
