Jakarta - Diselenggarakan secara hybrid melalui Zoom maupun secara langsung dengan bertempat di ruang rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum, John Paul Fillino didampingi Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD), Erinawita menghadiri pembahasan tentang Nota Kesepahaman dan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, Rabu (17/04/2024).
Kegiatan dibuka oleh Marsekal TNI (Purn.), Sudarto, selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Strata-Dua (S2) Fakultas Hukum (FH) UNSURYA yang membahas secara global dengan memaparkan inti-inti yang akan diselenggarakan dalam PKS. Selanjutnya pembahasan dipimpin oleh Marsekal Pertama TNI (Purn), Rini Mukayani selaku Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Alumni UNSURYA. Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama ini dapat menyukseskan program pemerintah yaitu MBKM (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka). “PKS ini akan memberikan praktikal ilmu Hukum secara langsung yang didasari dengan adanya payung hukum atau perjanjian ini,” Ujar Rini Mukayani.
Kepala Bidang Hukum, John Paul Fillino menyambut baik adanya PKS ini mengingat dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Nantinya pembahasan ini akan kembali dilanjutkan pada hari Kamis mendatang di Kampus B UNSURYA, Jakarta Timur. Turut hadir Perancang Peraturan Per-Undang-Undangan, Analis Hukum serta Bambang Widarto (Sekretaris Prodi S2 FH UNSURYA), Diding Rahmat (Kaprodi S1) dan undangan lainnya selaku perwakilan UNSURYA.
