Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta mengadakan Bimtek dan Pendampingan Penyusunan LKjIP Serta Evaluasi Kinerja Atas Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Rabu (25/09/2024). Bertempat di Aula Lantai 4 kegiatan ini diikuti oleh Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Januar Kurniawan Prakosa, Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Urusan/Kepala Subseksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan operator yang membidangi pelaporan.
Kepala Bagian Program dan Humas, Sukino dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud sebagai pemenuhan data dukung tindak lanjut percepatan kinerja melalui indikator Reformasi Birokrasi Meso. Serta tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah menghasilkan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan, sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja dalam upaya perbaikan selanjutnya dan menginventarisir potensi adanya perubahan indikator kinerja kegiatan dan target RO.
 |
 |
 |
Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida dalam sambutannya menyampaikan Bimbingan Teknis ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Diharapkan dengan Bimtek ini dapat lebih memahami tata cara penyusunan LKjIP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mampu menyesuaikan target indikator kinerja dan target rincian output yang berbasis pada pendekatan hasil. “Semoga dengan Bimtek ini seluruh 27 UPT dan Kantor Wilayah mendapatkan hasil yang maksimal”. Ujar Mutia Farida.
Selanjutnya Mutia Farida menjelaskan pentingnya untuk terus mengevaluasi kinerja yang telah dicapai, terutama dalam kaitannya dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai capaian, tetapi juga untuk memastikan bahwa Kantor Wilayah dan UPT mampu beradaptasi dengan dinamika dan tantangan yang ada di lapangan. Mutia Farida juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar unit kerja dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian kinerja. “Dengan kerja sama yang baik, saya yakin kita dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan hukum dan hak asasi manusia di wilayah DKI Jakarta”. Tutup Mutia Farida.
 |
 |
 |
