Jakarta - Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapat kerja
pemajuan dan penegakan HAM. Kegiatan yang mengangkat tema “Wujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) yang berdampak menuju Indonesia Emas Tahun 2045’ ini dihelat selama 3 hari (20 - 22
Mei 2024) di Hotel Borobudur Jakarta Pusat. Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya turut hadir bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi sebagai bentuk komitmen mendukung penuh perwujudan P5HAM di Wilayah DKI Jakarta.
Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Yasonna H. Laoly, hadir langsung menyampaikan
sambutan sekaligus membuka acara. Sebagai pemangku tanggung jawab (duty bearer), Yasonna menilai prinsip dan nilai-nilai HAM harus dapat diinternalisasikan ke dalam setiap kebijakan pemerintah.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang mendapatkan amanat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memilki fungsi
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di Hukum dan HAM. Dalam menyiapkan kebijakan dalam bidang HAM Kementerian Hukum dan HAM tentunya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan kelembagaan nasional bidang HAM (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Disabilitas) untuk mewujudkan P5HAM.
Bersamaan pelaksanaan raker yang dihelat, Kementerian Hukum dan HAM melalui
Direktorat Jenderal HAM Meluncurkan beberapa programnya, yaitu: Indeks HAM, sebagai
upaya mengukur perkembangan, dampak kebijakan, kendala dan hambatan implementasi
HAM di Indonesia. Kemudian sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres 60 Tahun 2023
telah ditetapkan Peraturan Menteri beserta petunjuk pelaksanaan terkait dengan tata kerja
Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah. Untuk Memudahkan pelaku usaha dalam uji tuntasnya aplikasi PRISMA 2.0 dan Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran HAM, DITJEN HAM menggunaan Sistem Teknologi Informasi
Pelayanan Komunikasi HAM (SIMASHAM) dengan versi 2.0 terbaru.
“Karena itu, kita di Kementerian hukum dan HAM harus terus berupaya memastikan seluruh
elemen untuk berkomitmen menerapkan HAM baik ketika membuat maupun menjalankan
kebijakan agar berdaya guna,” pesan Yasonna.
