Jakarta - Dalam rangka memperkuat sinergitas antar Satuan Tugas IP Task Force dalam memerangi pelanggaran dan kejahatan, serta meningkatkan kerja sama dalam penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) menyelenggarakan Kegiatan Intellectual Property Crime Forum (IPCF) di Hotel JS Luwansa pada Selasa (07/05/2024). Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Zulhairi menghadiri langsung kegiatan yang mengusung tema “Intellectual Property Protection and Sustainable Development Goals Building Our Common Future With Innovation And Creativity (Sustainable Development Goals)."
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI Kemenkumham RI, Anom Wibowo menyebutkan bahwa Kekayaan Intelektual adalah segala tindakan untuk meningkatkan semangat kreasi dan inovasi. Lebih lanjut salah satu strategi meningkatkan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan pelindungan dan berupaya menjaga sistem Kekayaan Intelektual.
Min Usihen, selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya Min Usihen mengungkapkan IP Crime menimbulkan kerugian besar bagi Negara, seringkali pelanggaran KI disebut kejahatan tanpa korban. Lebih lanjut Ia berterimakasih kepada stakeholders yang berkenan hadir dan memiliki pemikiran yang sama akan pentingnya pelindungan KI.
"Dalam menyikapi kejahatan Kekayaan Intelektual saat ini, perlu pendekatan yang bersifat holistik." Jelas Min Usihen. Kedepan, pelindungan KI akan lebih melibatkan koordinasi Pemerintah dan Swasta, diharapkan segala kegiatan dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2024 bisa berkontribusi guna meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pelindungan KI.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi panel dengan tema “Efektifitas dan Efisiensi Sistem Rekordasi untuk mencegah masuknya barang-barang palsu”. Paparan materi disampaikan oleh para narasumber yang berasal dari beberapa Instansi, antara lain Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu, Mahkamah Agung RI, dan Head of INTA Southeast Asia.
