Jakarta - Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Rapat Presentasi Proposal pada Selasa (25/06/2024). Bertempat di Aula BHP Jakarta Rapat Presentasi Proposal diikuti oleh Kepala Bidang HAM, Yovan Iristian, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Andriani Pancawati), Tim Survei SPAK-SPKP Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dan Operator Survei SPAK-SPKP Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Fungsional Ahli Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Theresia Parwati sebagai narasumber menjelaskan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 2024 dan pemetaan permasalahan daftar inventaris masalah pada UPT. Theresia Parwati memaparkan tiap-tiap permasalahan yang dihadapi tiap UPT dalam pelaksanaan Survei SPAK-SPKP dan memberikan rekomendasi terkait masalah tersebut.
Selanjutnya Penyusun Bahan Kebijakan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM, Farah Annisa menginfokan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta harus memetakan responden kunjungan seluruh satuan kerjanya perbulan serta menghitung jumlah responden ideal berdasarkan penghitungan statistik. Dari hasil pemetaan ini nantinya akan jadi bahan kajian untuk Survei SPAK-SPKP ditahun depan.
