Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) Daerah Khusus Jakarta dalam pengenalan aplikasi Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia (PRISMA). Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Safatil Firdaus ini direlay secara Virtual di Ruang Ismail Saleh kepada seluruh sekretariat GTD BHAM, Selasa (14/05/2024). Safatil menyampaikan bahwa Sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi bersinergi membentuk GTD BHAM yang salah satu tugasnya adalah untuk melakukan sosialisasi PRISMA dan mengajak Pelaku Usaha untuk berpartisipasi.
Sejauh ini,sudah terdapat 228 perusahaan yang telah memiliki akun PRISMA dan 31 perusahaan diantaranya sudah berkategori hijau. Dimana dari 31 perusahaan tersebut terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di sektor industri ekstraktif. Selanjutnya, dengan dilakukannya rapat ini maka diharapkan meningkatnya pemahaman Gugus Tugas mengenai Bisnis dan HAM untuk selanjutnya dapat dirumuskan langkah-langkah untuk mengenalkan dan mengimplementasikan PRISMA kepada para Pelaku Usaha.
