Bapas.info – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar teleconference dengan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia mengenai Saber PUNGLI, Senin (7/11).
Seluruh pegawai Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Timur-Utara bersama Plt Kabapas mengikuti dan mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam dan Inspektur Jenderal Kemenkumham RI selaku Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Pusat, Aidir Amin Daud.
Pengukuhan UPP Kemenkumham menjadi momen penting karena pemberantasan pungli merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan percepatan, keakuratan serta penanganan dan penyelesaian pungli.
Bambang Rantam menyampaikan dengan tegas bahwa setiap perbuatan PUNGLI akan ditindak dengan tegas sesuai Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 mengenai Disiplin PNS.
“Apabila ada pelanggaran di daerah dapat ditangani oleh Satgas SABER PUNGLI Kanwil, namun jika tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat dilaporkan ke UPP Pusat”, ungkap Bambang Rantam.
Aidir selaku Ketua UPP Pusat pun tak lupa mengingatkan kepada para Ka Kanwil dan jajarannya untuk tutup buku urusan PUNGLI, bahkan untuk penyambutan Eselon I di daerah tidak boleh ada pelayanan yang berlebihan, ungkap Aidir Amin Daud.
Petunjuk mengenai penerimaan tamu di daerah akan dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Ka Biro Umum Sekjen Kemenkumham RI.
Acara teleconference dilanjutkan tanya jawab perwakilan dari Kanwil Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain-lain mengenai kondisi di daerah masing-masing.
“Untuk pertanyaan, diskusi dan konsultasi mengenai pemberantasan PUNGLI dapat disampaikan di email upp@kemenkumham.go.id ”, pungkas Bambang Rantam.
Acara ditutup dengan Salam Pembaharuan, seluruh peserta teleconference menjawab “Kami PASTI”. (Penulis : Vikanita Aprilia/ Dok : Rio Dwi Santosa Editor/ Ed : Aga)