Bimbingan Teknis Pendalaman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014, 16 Mei 2014

Kepala Bagian Umum menyampaikan laporan penyelenggara Bimtek Pendalaman Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta, 16 Mei 2014 bertempat di Hotel Harris Tebet Jakarta		Hadir Kepala Kantor Wilayah, pejabat struktural dan para Kepala UPT dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam pembukaan Bimtek Pendalaman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 16 Mei 2014 bertempat di Hotel Harris Tebet Jakarta.

Jakarta, 16 Mei 2014, Bertempat di Hotel Park Tebet, Jakarta. Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Rusdianto, Bc.IP., SH., M.Hum dan laporan penyelenggara dibawakan oleh Kepala Bagian Umum, Maktub, S.H. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 16 sampai dengan 18 Mei 2014. Peserta berjumlah 65 (enam puluh lima) orang pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Tema Bimtek ini “Mewujudkan Good Governance Melalui Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Melatar belakangi pentingnya pelaksanaan bimbingan teknis pendalaman pengadaan barang/jasa pemerintah ini di ungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya bahwa  permasalahan di dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah sering timbul pada saat praktek di lapangan mulai dari penyusunan HPS yang tidak sesuai, pelaksanaan kontrak yang menghadapi kendala, audit dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM maupun Badan PemeriksasKeuangan yang berujung pada kerugian negara, hal tersebut akibat kurangnya pemahaman para pengelola pengadaan mulai dari PPK, panitia pengadaan dan pejabat pengadaan dalam penyusunan spesifikasi atau uraian kebutuhan dari suatu barang/jasa yang akan diadakan. Untuk itu dibutuhkan bekal pemahaman aspek hukum kontrak yang jelas dan terstruktur, disertai contoh kasus-kasus yang mutakhir terjadi, serta pengetahuan khusus untuk menghadapinya.

Bimbingan teknis ini terselenggaran atas kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur.  Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur, narasumber, panitia dan peserta atas kontribusinya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah mengharapkan kepada seluruh peserta agar dapat mengambil pelajaran, menguasai dan mampu melaksanan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Narasumber  pada kegiatan ini adalah,  Auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Pejabat Biro Keuangan BPK RI,  Kepala Sub Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan Telematika Biro Perencanaan,  Kasubdit Advokasi LKPP , Trainer PBJ Pada LKPP, Kasubdit Bantuan Hukum di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP dan Kepala Sub Direktorat Pengembangan e-Precurement LKPP.

Hari pertama bimbingan teknis terdiri dari dua sesi yaitu membahas Fungsi Pengawasan Inspektorat Jendral dalam Pengadaaan Barang/Jasa di Linkgungan Kementerian Hukum dan HAM, dan membahas Hasil Audit terkait Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, pada Hari Kedua teridiri dari tiga sesi yaitu Peran LPSE Kementerian Hukum dan HAM, Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Permasalahannya, selanjutnya Pembuatan Kontrak dan Permasalahannya, kemudian di hari terakhir terdapat satu sesi, sesi terakhir membahas E-Catalogue, E-Tendering, dan E-Purchasing dilanjutkan dengan penutupan kegiatan bimbingan teknis.

Kegiatan ditutup oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Drs. Yasmon, M.L.S. Dalam sambutan penutupannya Kepala Divisi Admnistrasi berharap agar kegiatan yang telah berlangsung tiga hari ini dapat menjawab berbagai pertanyaan dan keraguan pejabat barang/jasa sehingga selanjutnya kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisir. Selanjutnya agar pejabat pengadaan barang/jasa di semua UPT untuk melihat Rencana Umum Pengadaan dan melakukan penyesuaian sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan. Jika ada persoalan agar tidak ragu konsultasi dengan semua pihak yang terkait supaya memiliki penguatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kemudian agar ditingkatkan kinerja dan koordinasi pada setiap satuan kerja agar pelaksanaan tugas lebih efektif. Pelaksanaan kegiatan akan dievaluasi dan diawasi seketat mungkin mengenai efektifitasnya. Selanjutnya kinerja pejabat pengadaan barang/jasa agar lebih meningkat kualitasnya dan dibuktikan antara lain melalui realisasi anggaran serta rendahnya temuan di akhir tahun, jangan sampai ada kesalahan yang terulang di tahun berikutnya. Kepala Divisi Administrasi juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Kantor Imigrasi Jakarta yang telah memberikan dukungan anggaran dan staf dalam kegiatan ini sehingga memungkinkan diikuti oleh UPT-UPT lain.

(humas/satrio/galih)