Jakarta – Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menghadiri kick-off Penyuluhan Hukum Serentak tentang Netralitas Aparatur Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu 2024 yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Bertempat di Aula A Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kakanwil, Pimpinan Tinggi Pratama, dan jajaran mengikuti secara daring sebagai wujud komitmen dan mendukung netralitas ASN melalui penyebarluasan informasi tersebut kepada masyarakat. (23/01).
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, yang menbacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menyebut kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Kemenkumham dalam menyambut pesta demokrasi. Dukungan itu diwujudkan dengan akan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum Serentak di seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham yang ditargetkan akan mencapai 66 titik di 33 provinsi.
Sofyan juga mengajak para ASN Kemenkumham untuk memastikan Pemilu damai bukan hanya sekadar slogan, tetapi benar-benar dimaknai sebagai usaha untuk menciptakan pemilu yang kondusif. Lebih lanjut Sofyan mengatakan untuk menjaga kedamaian selama pemilu, menjaga situasi tetap kondusif ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.
"Saya percaya, kita semua yang hadir di sini sependapat, bahwa pemilu damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah sendiri, telah senantiasa berkomitmen untuk menjaga kondusifitas, keamanan, dan netralitas seluruh aparatur pemerintah dalam menyambut Pemilu tahun 2024," ujar Sofyan.
"Kita pastikan bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan pemilu dapat menjalankan perannya tanpa mencederai harga diri dan martabat setiap pihak, utamanya sikap netral sebagai aparatur pemerintah," tutup Sofyan. Penyuluhan Hukum Serentak tentang Netralitas ASN ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 23 Januari hingga 2 Februari 2024.
 |
 |
 |
 |