Jakarta_Info, Selasa (13/12) Demi mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi yang terdiri dari para penegak hukum antara lain pengadilan, Kementerian Hukum dan Ham dalam Hal ini Kanwil DKI Jakarta, Kejaksaan dan Kepolisian, BNNP.
Kakanwil DKI Jakarta, Endang Sudirman membuka rapat koordinasi Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkumjakpol) di Hotel Sentral, Selasa (13/12) dengan Tema "Kesepakatan bersama sistem peradilan pidana terpadu dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang PASTI Nyata".
Dalam sambutannya, Kakanwil DKI Jakarta menekankan bahwa penegak hukum baik dari Pengadilan, Kejaksaan, Kemenkumham dan Kepolisian ini saling berpengaruh satu sama lain. Sehingga perlu dibangun sinergitas antar institusi penegak hukum yang ada.
Hukum ditempatkan sebagai instrumen yang paling dihormati dan dijunjung tinggi, karena itu hukum dijadikan sebagai pedoman dalam setiap gerak dan tindakan. Tidak ada satu negara yang maju kalau penegakan hukumnya tidak benar. Sebagai sebuah negara hukum, negara harus mampu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dalam menyelenggarakan sistem peradilan yang bebas dari intervensi siapapun.
Kepala Divisi Pemasyarakatan, Yuspahrudin selaku ketua panitia penyelenggara rapat koordinasi dilkumjakpol mengatakan dengan adanya forum ini diharapkan terwujudnya sinergi antar para penegak hukum.
"Penegakan hukum saat ini sering disinggung "Runcing ke bawah dan tumpul ke atas". Ini tidak boleh terjadi. Karena semua orang sama di mata hukum. Adapun tujuan dari rapat DILKUMJAKPOL ini adalah untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan menginventarisasi masalah dari masing-masing intansi yang sering dijumpai.
Permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum bukanlah kondisi yang kita inginkan dan bukan hal yang sengaja kita ciptakan akan tetapi penegakan hukum yang efisien dan efektif serta mengedepankan rasa keadilan pada masyarakat itu adalah tujuan kita bersama.
Foto : Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan dan Kepolisian.
Hukum memiliki posisi yang dominan di negeri ini. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan terwujudnya kesepakatan bersama sistem peradilan pidana terpadu dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang PASTI Nyata.
Rapat Koordinasi Dilkumjakpol ini dihadiri oleh Direktur Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Metro Jaya, Barnabas.S.Imam, Wakil ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Masyudi, Para Pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kanwil DKI Jakarta, Kepala BNNP DKI Jakarta, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-DKI Jakarta.