Divisi Imigrasi DKI Jakarta Bangun Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2017

Jakarta_Info, Kamis (30/3/2017) Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menggangap permasalahan penyerapan anggaran ini sangatlah penting. Maka Divisi Keimigrasian mengundang seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pengelola Keuangan dan Penyusun Anggaran Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-DKI Jakarta dalam kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/K-L) Divisi Keimigrasian Tahun Anggaran 2017 guna menunjang percepatan penyerapan.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Endang Sudirman, dalam sambutannya ia mengatakan "antara unit pelaksana teknis dan Divisi-nya harus bersinergi apalagi urusannya dengan penyerapan anggaran". 

"KPA harus fokus terhadap alokasi anggaran yang menjadi kewenangannya. dan harus mengetahui secara detail mengenai kegiatan dan besaran anggaran yang tersedia serta output yang akan dicapai" tambah Kakanwil DKI Jakarta.

Ada beberapa point yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran :

1. KPA jangan menahan diri terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan dan tidak melakukan revisi anggaran apabila dianggap tidak mendesak atau prioritas.
2. KPA senantiasa mematuhi disbursement plan, procurement plan dan kalender kerja,dan jangan hanya dijadikan sebagai dokumen yang tidak ada artinya apa-apa.
3. KPA jangan hanya menerima laporan dari staf tertapi harus mengecek sampai detail, minimal mengetahui dan memahami perkembangan realisasi anggaran dari aplikasi SAS (sistem akutansi satker)
4. KPA/PPK jangan hanya sekedar melihat pekerjaan itu selesai dilaksanakan tetapi harus memperhitungan kapan dan batas penyelesaian pertanggungjawaban keuangannya.

Narasumber dari Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM menambahkan "Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian tidak semata-mata penyerapan anggarannya saja, akan tetapi pencapaian output dari setiap kegiatan yang tertuang dalam RKA-K/L ini adalah yang terpenting" ucap Kasubbag PPA Wilayah 4 Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, Febri Mujiono yang akrab disapa Mas Ibe saat menyampaikan materi dalam rapat koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/K-L) Divisi Keimigrasian Tahun Anggraan 2017 di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM DKI Jakarta (30/3).

Kepala Bagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Sardi juga menyampaikan untuk melakukan Review Terhadap Perencanaan Kegiatan, Penyerapan
dan Capaian Kinerja, Memastikan Ketepatan Waktu penyelesaian tagihan (Kontrak/Kegiatan dll). Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak, dan Pengendalian pengelolaan Uang Persediaan (UP) / Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Kepala Bidang Intelijen, Penindakan Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Achmad Fauzi yang bertindak sebagai Pelaksana Harian Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil DKI Jakarta menyampaikan pesannya "Peraturan Menteri Keuangan PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN Tahun 2012 agar dijadikan landasan dalam proses pembayaran hasil pelaksanaan pekerjaan".

"Agar kita tidak terdapat kesalahan secara administratif, kita bermain diaturan yang ada jangan sampai keluar dari aturan"tambah pelaksana harian Kepala Divisi Keimigrasian.