Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta menghadiri secara virtual kegiatan Soft Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022/ 2023, Pemeriksaan atas Manajemen Aset TA 2022 s.d. Semester I 2023, serta Pemeriksaan Kinerja Pemasyarakatan pada Kemenkumham Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023. (11/7). Bertempat di Ruang Rapat Kakanwil, Pemeriksaan ini dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Bali, Sumatera Selatan, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan yang diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi, dan Kepala Divisi Keimigrasian beserta jajaran.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Biro Keuangan Kemenkumham RI, Wisnu Nugroho Dewanto. Pada sambutannya, Wisnu menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang telah mendorong Kemenkumham untuk terus berkomitmen memperbaiki pengelolaan keuangan yang transparan.
“Kami terus mengingatkan jajaran untuk meningkatkan presentase penyerapan anggaran agar capaiannya bisa lebih dari 91,80%. Kami sangat berharap predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang telah 14 (empat belas) kali diperoleh Kemenkumham, dapat dipertahankan dan optimal dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel serta sesuai ketentuan hukum, hasil pemeriksaan BPK RI menjadi stimulan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan yang semakin baik”, ucap Wisnu. Sambutan dilanjutkan oleh Kepala Auditorat I B, Badan Pemeriksaan Keuangan RI, Sarjono. Sarjono menyampaikan pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, atau efektivitas (3E), memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa, dan menilai kewajaran laporan keuangan. “Yang perlu menjadi perhatian yaitu keterbukaan informasi dan data dari Satuan Kerja dalam pemeriksaan, Interoperabilitas, Pembelian berulang, dan tingkatkan sinergitas BPK dengan Itjen untuk optimalisasi pemanfaatan APIP”, tutup Sarjono.
