Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Entry Meeting sebagai bagian dari pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Semester II Tahun 2023 pada Jumat (15/12/23). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, baik Unit Pusat maupun Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun didampingi Pimpinan Tinggi Pratama turut serta dalam pertemuan tersebut secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.
Entry Meeting merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan yang bertujuan untuk menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan, meliputi tujuan, lingkup, rencana kegiatan serta waktu pemeriksaan. Sekretaris Inspektur Jenderal, Yayah Mariani mengatakan bahwa hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK untuk Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Hukum dan HAM telah dilakukan penyelesaian sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun strategi percepatan penyelesaian tindak lanjut dan melakukan konsinyasi bersama satuan kerja dengan melakukan reviu atas dokumen tindak lanjut serta melakukan rekonsiliasi internal bulanan.
Auditor BPK RI mengungkapkan bahwa melalui hasil pemantauan, Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebesar 97%. Pencapaian ini mencerminkan keseriusan dan dedikasi Kementerian Hukum dan HAM dalam memperbaiki proses, kebijakan, dan prosedur yang mungkin perlu peningkatan. Dengan hasil positif ini, diharapkan bahwa momentum positif ini akan terus berlanjut pada Tindak Lanjut Semester II Tahun 2023. Langkah-langkah konkret yang telah diambil diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam mengelola keuangan dan menjaga akuntabilitas lembaga, serta meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan. Kementerian Hukum dan HAM terus menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam upaya perbaikan demi kemajuan sistem pemerintahan.
