Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyelenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode Bulan Agustus 2023 kepada seluruh jajaran dan satuan kerja (Satker) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Senin (28/08/2023). Bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan secara langsung dan virtual melalui Zoom kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis. Evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan ini dilakukan untuk memastikan capaian kinerja sesuai dengan rencana penyerapan anggaran sehingga target capaian setiap bulan dari setiap satker maupun jajaran Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta terpantau secara konsisten.
Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun didampingi Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida memimpin jalannya rapat evaluasi pelaksanaan anggaran yang didasari dari hasil rekapitulasi penyerapan anggaran satuan kerja melalui aplikasi Omspan per tanggal 28 Agustusi 2023. Dalam Rapat tersebut, Ibnu Chuldun menyampaikan target penyerapan di bulan Agustus 2023 sebesar 71,67%. Beliau mengapresiasi Satker yang sudah mencapai target yang ditentukan dan mengingatkan Satker yang masih berada belum mencapai target untuk segera menyelesaikan kegiatannya. Terkait IKPA, beliau menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menargetkan Nilai IKPA pada Tahun Anggaran 2023 tidak kurang dari nilai 95.
Selanjutnya Kabag Umum, Hemawati bersama dengan Plt Kabag PH, Sukino melanjutkan sesi rapat dengan penjelasan dari setiap UPT yang memiliki kendala deviasi lebih dari 10%, tujuannya adalah mengetahui kendala yang dialami untuk dapat dicarikan solusinya. Hasil dari pertemuan kali ini akan dijadikan bahan pertimbangan oleh pimpinan untuk menentukan langkah kedepan agar capaian kinerja maupun penyerapan anggaran dapat terlaksana dengan baik. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta selalu memberikan ruang dan wadah bagi seluruh jajaran dan Satkernya dalam mencari solusi bersama atas kendala-kendala pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran.