Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta menggelar rapat penting dalam rangka fasilitasi penyusunan pembentukan Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk Triwulan IV tahun ini. Rapat yang merupakan bagian dari agenda pembahasan progress Raperda ini menjadi tahap terakhir sebelum memasuki tahun legislatif berikutnya. Kepala Bidang Hukum, John Paul Fillino didampingi Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Erinawita membuka kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kamis (14/09/2023). Kegiatan turut dihadiri oleh perwakilan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Dalam rapat yang digelar kali ini, diketahui bahwa sebanyak 35 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) telah masuk dalam pembahasan tahun ini, sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 153 Tahun 2022. Para peserta rapat yang hadir dari berbagai instansi terkait memberikan sorotan khusus terhadap perkembangan Raperda yang telah dibahas hingga Triwulan IV. Salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah lima judul Raperda yang akan dimasukkan kembali dalam pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) pada tahun 2024 mendatang, antara lain Pengendalilan Lalu Lintas secara Elektronik, Rencana Induk Transportasi Jakarta, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Jaringan Utilitas.
Mekanisme penyusunan Prolegda merupakan salah satu sarana yang berguna sebagai pedoman dan pengendali penyusunan peraturan di daerah dengan mengukur urgensi pembentukan setiap peraturan yang direncanakan untuk dibentuk. Kehadiran kelima Raperda dalam pembahasan tahun depan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan peraturan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga dapat mencerminkan sinergi yang erat antara berbagai instansi terkait dalam memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan daerah.