Jakarta-Info, Menyelaraskan produk hukum daerah yang dianggap belum sesuai atau belum memenuhi nilai-nilai Hak Asasi Manusia merupakan salah satu contoh bentuk kegiatan yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Produk hukum daerah menempati posisi strategis untuk memperkuat asas negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga memperkuat basis kepastian hukum yang melandasi arah dan kebijakan pembangunan nasional. Akan tetapi dalam implementasinya banyak produk hukum daerah yang belum selaras serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berperspektif HAM.
Oleh karena itu pagi ini Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion tentang Penelaahan dan Rekomendasi Produk Hukum Provinsi DKI Jakarta yang tidak berperspektif HAM yang dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Liestiarini Wulandari (26/7) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai Narasumber adalah Wakil Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila dan Kasubdit Instrument Hak Sipil dan Politik Direktorat Jenderal HAM, Temmanengnga didampingi oleh moderator Kepala Bidang HAM, Safatil Firdaus. Sebagai informasi tambahan, peserta dari kegiatan ini adalah Bagian Hukum dan instansi terkait dari seluruh wilayah Kota dan Kabupaten wilayah DKI Jakarta