Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 yang akan dilaksanakan di tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan upaya menata kembali atau restrukturisasi program dan kegiatan dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan maksud agar penyerapan anggaran berbasis kinerja dapat dioptimalkan, serta mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil atau outcome dan keluaran atau output pada masing-masing satuan kerja yang berada pada program unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Ambeg Paramarta, SH,M.Si saat memberikan arahaan dalam kagiatan Focus Grup Discussion Restrukturisasi Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Swiss-belhotel, Jakarta Pusat (Kamis, 3/4/2014). Kegiatan Focus Group Discussion ini berlangsung selama 3 hari yang nantinya diharapkan menghasilkan format/postur program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai menjadi acuan/standar bagi seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2015.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Rusdianto, Bc.IP, SH, M.Si saat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut menyebutkan bahwa salah satu Restrukturisasi Program dan Kegiatan pada Kementerian Hukum dan HAM adalah perubahan strukturisasi perencanaan dan penganggaran pada masing-masing satuan kerja yang berada pada program unit eselon I sebagai pengemban program sehingga diperlukan penyesuaian postur anggaran sampai level sub komponen pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis. Pada satuan kerja Kantor Wilayah alokasi anggaran berada pada 11 Program yang merupakan representasi dari 11 unit eselon I terkait. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat struktural dijajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala Divisi Administrasi Jawa Barat, Kepala Divisi Administrasi Banten dan Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM.
(Humas Kanwil DKI).