Jakarta - Menyambut Pesta Demokrasi yang akan diselenggarakan di tahun ini, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan Apel Serentak Ikrar Netralitas ASN dan PPNPN pada Pemilu Tahun 2024, Selasa, (02/01/2024). Bertempat di lapangan upacara Kantor Wilayah, Ikrar Netralitas diikuti oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas serta seluruh Pegawai Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.
Bertindak sebagai pembina apel, Kakanwil Ibnu Chuldun dalam arahannya menyampaikan beberapa langkah-langkah yang harus dijalani dan dipedomani dengan sungguh-sungguh oleh seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, yaitu Mendukung dan bersikap netral serta bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau Partai Politik dalam penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024. “Maka dalam kesempatan yang baik ini, saya sampaikan kepada seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk melaksanakan Jukrah Plh. Sekretaris Jenderal dan tetap memegang teguh aturan-aturan yang melandasi pelaksanaan tugas kita sebagai ASN dan PPNPN Kementerian Hukum dan HAM. Kami berkomitmen akan menindak tegas ASN dan PPNPN yang terlibat dalam politik praktis”, Ujar Ibnu Chuldun.
 |
 |
Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Ikrar Netralitas oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Fungsional Madya, Pejabat Struktural Eselon III dan IV serta seluruh ASN dan PPNPN Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Rangkaian dilanjutkan dengan Penyerahan 9 (sembilan) DIPA kepada Para Kepala Divisi sebagai tindak lanjut atas pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2024.
 |
 |
 |
 |
Ibnu Chuldun menegaskan sebagai tindak lanjut pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan 9 (sembilan) DIPA Kantor Wilayah DKI Jakarta kepada masing- masing penanggung jawab kegiatan, untuk itu diharapkan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta agar segera melaksanakan percepatan pelaksanaan anggaran. "Tingkatkan disiplin dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran dengan mempedomani RPD yang telah dibuat", Tutup Ibnu Chuldun.
 |
 |
