Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, memimpin kegiatan Arahan Tugas secara hybrid, Selasa (31/01). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Unit Utama serta melalui virtual oleh Kepala Kantor Wilayah se-Indonesia. Adapun Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, hadir dan didampingi Kepala Divisi Administrasi (Mutia Farida), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Mengawali kegiatan arahan tugas, Komjen. Pol. Andap menyampaikan 8 arahan Presiden RI Joko Widodo terkait Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda, 17 Januari 2023 yang terdiri dari Inflasi, Kemiskinan Ekstrem, Sunting, Investasi, Birokrasi, APBN, TKDN dan Tata Kota, Stabilitas Polkam, Kebebasan Beribadah dan Beragama. Beliau berharap jajarannya dapat mengimplementasikan sehingga sejalan dengan Resolusi Kemenkumham Tahun 2023 yaitu "Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin Pasti dan BerAKHLAK dengan Bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel".
Sekretaris Jenderal juga menyampaikan tindak lanjut atensi terkait Sosialisasi Pedoman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memerintahkan kepada seluruh Kakanwil se-Indonesia untuk segera menyelesaikan. Beliau juga mengingatkan untuk mengglorifikasikan berita positif untuk menutup berbagai berita negatif tahun 2022 sebagai bahan evaluasi. "Harapan saya tahun 2023 tidak ada lagi berita negatif. Maknai eksistensi pekerjaan dengan jelas dan mencapai target," tegas Sekretaris Jenderal menutup kegiatan.
 |
 |
 |
 |