Jakarta - Melalui Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD), Kantor Wilayah Kemenkumham (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Koordinasi dengan Instansi Terkait di Daerah dengan tema "Peran Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah Terhadap Pengaturan Ideal Sebagai Tindak Lanjut Perubahan Staus Jakarta Menjadi Daerah Khusus Jakarta", Selasa (27/02/2024).
Bertempat di Swiss-Belresidences Kalibata, kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Ibnu Chuldun.
Membuka kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi selaku Ketua Penyelenggara menyampaikan kegiatan ini bertujuan sebagai sarana koordinasi antar instansi, serta menguatkan peran Kantor Wilayah dalam pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan.
Selanjutnya kenynote speech yang disampaikan oleh Kakanwil, Ibnu Chuldun. Beliau menyampaikan dengan disahkan nya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN), kedudukan Ibu Kota NKRI akan berada di IKN sebagai central Pemerintahan.
“Kita harus mempersiapkan perubahan dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Perlu adanya penyamaan persepsi untuk mencari mekanisme yang akan mendukung Jakarta menjadi Kota Global dan Kota Perekonomian dengan tidak menghilangkan kearifan lokal di DKI Jakarta,” ujar Ibnu Chuldun.
Diskusi kali ini bertema Indeks Reformasi Hukum yang disampaikan oleh 3 (tiga) Narasumber yaitu Muhammad Ilham Hermawan (Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Pancasila), Auliya Khasanofa (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang), dan Wahyu Tri Hartomo, (Peneliti Licario Consulting).
Nantinya kegiatan Rakor akan dilaksanakan selama 4 hari yaitu dari tanggal 27 Februari sampai dengan 1 Maret 2024. Turut hadir Kepala Bidang Hukum (John Paul Fillino), Kepala Subbidang FPPHD (Erinawita), Kepala Subbidang Penyuluhan, Bankum, dan JDIH (Moro Arisnu) serta peserta dari Dinas di Provinsi DKI Jakarta.
