Jakarta - Dalam rangka upaya peningkatan efisiensi operasional dan pemenuhan Rencana aksi (Renaksi) percepatan perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta melalui Subbagian Program dan Pelaporan (PPL) melaksanakan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kelembagaan dan Sosialisasi Rencana Aksi (Renaksi) di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tahun 2024, Kamis (22/02/2024).
Bertempat di Aula Utama, kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Biro Perencanaan Kemenkumham RI, Muhammad Wardani, Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Narasumber kedua Sri Mulyati, Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Madya dan Indra Diki Dewantara, Analis Kelembagaan.
Kepala Bagian Program dan Humas, Sukino menyampaikan dalam pembukaannya kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun rekomendasi khususnya program tata kerja Kemenkumham sehingga berdampak pada kinerja Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta menjaring usulan dari UPT terkait perubahan Organisasi Tata Kerja (Orta) Kemenkumham.
"Khusus di bidang Administrasi membutuhkan support data dukung dari UPT dan UPT berkewajiban menyusun Renaksi dari Perjanjian Kinerja yang merupakan turunan dari Kanwil," Ujar Sukino. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber I, Muhammad Wardani tentang Penyusunan Renaksi Kinerja Satuan Kerja (Satker) di Lingkup Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. "Penyusunan Renaksi bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja serta tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja," Jelas Wardani.
Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Sri Mulyati Analis SDM Aparatur Madya dan Indra D. Dewantara, Analis Kelembagaan tentang Penataan Kelembagaan Kemenkumham Berdasarkan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023 tentang Orta Kemenkumham. Penyesuaian Orta dilakukan berdasarkan isu strategis, mandat dan internal.
Terdapat berbagai perubahan nomenklatur unit kerja seperti Biro Kepegawaian menjadi Biro SDM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi Direktorat Kerja Sama dan Edukasi. "Dalam penyusunan nomenklatur ini diharapkan dukungan dan masukan dari seluruh UPT," Tutup Sri Mulyati