Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta harus menjadi yang terdepan dan barometer dalam pelaporan serta pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Selasa (24/01). Bertempat di Aula Kantor Wilayah, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi (Mutia Farida), Kepala Divisi Keimigrasian (Pamuji Raharja), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Maktub), Para Kepala Unit Pelaksana Teknis serta Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Mutia Farida menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan dengan menyebut bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut Keputusan Menteri tentang Target Kinerja yang merupakan implementasi Resolusi Kemenkumham Tahun 2023. “Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel” harus menjadi pedoman bagi seluruh jajaran untuk mencapai target kinerja Tahun 2023 Setelah diawali oleh Resolusi Kementerian Hukum dan HAM di awal tahun 2023, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis hari ini diharapkan dapat dijadikan alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas. “Rapat koordinasi ini merupakan strategi capaian kinerja tahun 2023. Diharapkan jajaran Unit Pelaksana Teknis dapat memahami dan menindaklanjuti seluruh arahan Para Kepala Divisi yang akan memaparkan target kinerjanya masing-masing,” ujar Ibnu Chuldun.
Ibnu Chuldun pun kembali mereviu tata nilai PASTI dan BerAKHLAK yang harus dimiliki dan diimplementasikan oleh ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk mewujudkan resolusi di Tahun 2023. “Seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis harus fokus dan cermat dalam mengimplementasikan Resolusi Kemenkumham Tahun 2023 dengan mengamalkan 2 tata nilai yang diamanatkan kepada kita,” tegas Ibnu Chuldun.
Terakhir, Ibnu Chuldun pun menyebutkan parameter keberhasilan Kemenkumham Tahun 2023 mulai dari indeks Reformasi Birokrasi, penyerapan anggaran hingga komitmen seluruh jajaran untuk bekerja tanpa penyimpangan dan kesalahan. “Tindak lanjuti dan respon seluruh arahan pimpinan dengan cepat, tepat dan ikhlas, hingga hasilnya akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan bagi Kementerian Hukum dan HAM,” tutup Ibnu Chuldun.
 |
 |
 |
 |