Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengikuti kegiatan Youth Forum For The 61St Annual Session sebagai serangkaian kegiatan Asian-African Legal Consultative Organization dengan tema The Inclusive and Sustainable Business Regulation in Indonesia pada Rabu-Kamis (11-12 Oktober 2023) di Sheraton Hotel, Kuta, Bali. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) ini dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muhzar. Ia juga didapuk selaku narasumber bersama Wakil Menteri Perdagangan Dr. Jerry Sambuaga. Peserta kegiatan Youth Forum For The 61St Annual Session ini adalah perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham dan Para pelaku UMKM diseluruh Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Cahyo menyampaikan pentingnya badan usaha bagi para pelaku usaha khususnya UMKM, dimana Ditjen AHU berupaya untuk mendukung kemudahan berusaha yang kedepannya Ditjen AHU juga terus melakukan peningkatan layanan terkait bisnis melalui penetapan regulasi baru. Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya usaha berbentuk formal salah satunya dengan Perseroan Perorangan. Perseroan perorangan merupakan salah satu wujud fasilitasi pemerintah bagi pelaku UMKM untuk dapat beroperasi secara professional melalui skema badan hukum. Adapun manfaat dari perseroan perorangan adalah perlindungan hukum, kredibilitas dan kepercayaan, akses modal dan pembiayaan serta memungkinkan bisnis tersebut berkembang baik perluasan operasional maupun ekspansi usaha ke luar negeri.
Selaras dengan hal tersebut Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, karena bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi perdagangan. Berdasarkan data periode Januari hingga Agustus 2023 neraca perdagangan telah mencapai surplus $36,39 Milyar. Dimana kontribusi dari perdagangan UMKM sangatlah tinggi, sehingga pemerintah berusaha memudahkan pelaku usaha dengan berbagai regulasi yang telah disusun bersama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Ia berharap kedepannya para pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum dan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.