Jakarta- Sebagai bagian dari pelayan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) diharapkan dapat melayani Masyarakat tanpa pandangan politik sebagai inti dari pelayanan yang berkeadilan dan profesionalisme.
Tim IV Satuan Tugas (Satgas) Netralitas ASN/PPNPN yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Zulhairi kembali melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), Kamis (25/01/2024).
Dalam arahannya, Kadivyankumham, Zulhairi menyampaikan arahan dari Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Mutia Farida untuk mengglorifikasikan “ASN Pilih Netral” dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Kemenkumham.
“Logo ini tidak hanya disosialisasikan pada media sosial Unit Pelaksana Teknis (UPT) tapi juga pada medsos pribadi ASN/PPNPN lainnya,” Ujar Zulhairi. Selanjutnya, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan, Alfonsus Wisnu Ardianto mengingatkan pentingnya pengumpulan data LHKASN dan LHKPN paling lambat 30 Januari.
Tim juga secara acak bertanya langsung kepada pegawai di masing-masing UPT untuk memastikan pemahaman netralitas telah terinternalisasikan dengan baik. UPT pun telah menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Ibnu Chuldun untuk melakukan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
