Jakarta - Sesuai dengan atensi Presiden Joko Widodo, komitmen Pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Mendukung hal tersebut, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mengikuti kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (12/07). Diselenggarakan secara hybrid bertempat di Aula Soepomo Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, acara tersebut dihadiri pula oleh Pimpinan Tinggi Pratama serta seluruh Jajaran ASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Acara dimulai dengan rangkaian kegiatan serah terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara yang berasal dari Rampasan Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangkaian ini, Plt. Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur melaporkan bahwa ada beberapa Barang Milik Negara yang diserahkan melalui penetapan PSP yaitu 2 (Dua) unit kendaraan bermotor dan 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Ketua KPK, Firli Bahuri.
Yasonna Laoly menyampaikan rasa bangga atas sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Beliau berharap melalui Kuliah Umum ini jajaran ASN Kemenkumham semakin berintegritas dan berkualitas. Menutup sambutannya, Yasonna mengingatkan jajaran agar memelihara dan mengelola barang milik Negara dengan baik untuk memberikan manfaat bagi Bangsa dan Negara.
Selanjutnya, Firli Bahuri pun menyampaikan sambutan sekaligus memberikan materi Kuliah Umum. Salah satu materi yang dipaparkan yaitu Strategi Pencegahan Korupsi KPK, antara lain Pendidikan (Membangun Nilai), Perbaikan Sistem, Efek Jera dan Peran Aktif Masyarakat. Terakhir, Beliau mengajak seluruh Kepala Satuan Kerja dimanapun berada untuk berkomitmen dan aktif turun langsung dalam pencegahan tindak korupsi. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta berkomitmen dalam memerangi tindak korupsi, hal tersebut nyata adanya dengan berbagai inovasi dan layanan berbasis digital, dengan tujuan mempermudah masyarakat serta mencegah tindak pungutan liar dan tindak korupsi.
