Jakarta- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Bankum), merupakan instrument hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis sebagai negara hukum yaitu adanya access to law and justice.
Pemberian Bankum kepada para tahanan yang masih dalam proses penangkapan dan penyidikan yang ditempatkan pada Kepolisian Resor dan Kejaksaan, penting dilakukan agar jasa Bankum dapat dimanfaatkan sejak awal oleh para tahanan dalam kategori masyarakat miskin.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta melalui tim penyuluh hukum yang terdiri dari Mirna Tiurma Alvernia (Penyuluh Hukum Ahli Madya), Mirda Hirtianingsi dan Suhud Prabowo Mukti (Penyuluh Hukum Ahli Muda) berkordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dan Kepolisian Resor (Polres) Jakarta Selatan menginformasikan peran dan kehadiran 41 OBH/LBH sebagai pemberi Bankum yang terakreditasi di Kanwil Kementerian Hukum DKI Jakarta pada hari (Senin 05/02/2024).
Kunjungan tim penyuluh hukum direspon dengan baik oleh Syahron Hasibuan, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Provinsi DKI Jakarta. Selaras dengan semangat memberikan yang terbaik bagi Masyarakat, Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Hersiantony, Kasubbid Bankum menyatakan kesiapannya dalam mendukung kegiatan ini.
Selanjutnya, di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Tim penyuluh hukum yang terdiri dari Tri Puji Rahayu dan Larsianus Sipayung (Penyuluh Hukum Ahli Madya) diterima oleh Tavip Dwijatmiko, Panitera PT DKI Jakarta memberikan respons yang baik terhadap program tersebut.
“Pengadilan mendukung upaya penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif dan merata,”Jelas Tavip. Harapannya, koordinasi ini dapat menciptakan kerja sama yang produktif antara Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan PT DKI Jakarta demi peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.