Jakarta - Kepala Desa/Lurah sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat memiliki peran sentral dan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum warganya. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI bekerjasama dengan Mahkamah Agung (MA) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kementerian Desa PDTT, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan mitra terkait lainnya berencana menyelenggarakan Paralegal Justice Award (PJA) 2024.
Dalam PJA penilaian bagi Kepala Desa/Lurah dibagi menjadi 2 (dua) kategori yang telah berperan sebagai Juru Damai (Non Litigation Peacemaker (NLP) dan Anubhawa Sasana Jagadhita (ASJ). Sedangkan dalam kategori ASJ diberikan bagi kepala desa/lurah yang dapat menciptakan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata.
Pemberian anugerah tersebut akan diawali dengan proses administrasi, sseleksi substansi dan audisi, kemudian diikuti dengan penguatan kompetensi dalam penyelesaian masalah/konflik hukum.
Bertempat di Ruang Rapat Kabid Hukum Lantai 3 Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (Selasa,26/03/2024) panitia seleksi daerah kota Jakarta Timur. Kegiatan dibuka oleh Dedi Efrizal Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dan peserta panitia seleksi. Sedangkan untuk seleksi NLP diikuti oleh 15 Lurah, yang terdiri dari Utan Kayu Selatan, Pulogadung, Pisangan Timur, Cipinang, Jatinegara Kaum, Kayu Putih, Kampung Melayu, Susukan, Cipayung, Pondok Ranggon, Bambu Apus, Lubang Buaya, Gedong, Jati dan Ceger. Perwakilan Kanwil Kemenkumhan DKI Jakarta dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum, John P. Fillino, Kasubid Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Moro Arisnu dan Mirna Tiurma (Penyuluh Hukum Ahli Madya).
“Penilaian dilakukan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan BPHN dan diharapkan dari sisi substansi sesuai bobot persentase, penilaian di cross check juga di media sosial dan kita buatkan berita acaranya untuk direkomendasikan ke Provinsi” Ungkap Dedi.