Jakarta - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ronald Lumbuun, mengunjungi Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, Kamis (27/10). Bertempat di Ruang Rapat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ronald Lumbuun didampingi oleh Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD), Erinawita.
Pada kesempatan ini, Ronald Lumbuun menyampaikan hasil capaian kinerja Sub Bidang FPPHD terkait Fasilitasi Harmonisasi Raperda, Pendalaman Materi bagi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pelatihan Perancangan Hukum Daerah yang bekerjasama dengan Universitas Yarsi, dan Pelatihan terkait Penyusunan Prolegda dan Naskah Akademik. Beliau juga menyampaikan aplikasi Si Ki-Be Harmoni yang juga menjadi salah satu inovasi unggulan yang dapat memudahkan akses stakeholder terkait dalam proses harmonisasi Raperda di Provinsi DKI Jakarta. Ronald Lumbuun berharap adanya dukungan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas kehadiran aplikasi ini.
Menyambut baik kunjungan ini, Dhahana Putra menyampaikan bahwa sinergitas antara Unit Eselon I dengan Kantor Wilayah diperlukan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan terutama dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Beliau juga menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan juga sedang mengembangkan aplikasi serupa untuk selanjutnya ditularkan ke Kantor Wilayah diseluruh Indonesia.
Adapun terkait Aplikasi Si Ki-Be Harmoni, Dhahana Putra mengapresiasi inovasi unggulan tersebut dan berharap dapat berkontribusi secara nyata dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Beliau pun menyampaikan keinginannya untuk menyosialisasikan Undang-Undang Omnibus Law di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sebagai tuan rumah serta mengundang stakeholder terkait.