Jakarta.kemenkumham.go.id - Rabu (21/3/2018) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta selenggarakan rapat koordinasi antar instansi penegak hukum yang melibatkan Pengadilan, Kemenkumham Kanwil DKI Jakarta, Kejaksanaan dan Kepolisian Polda Metro Jaya sebagai bentuk sinergitas penegak hukum dalam mewujudkan kepastian dan penegakan hukum di wilayah DKI Jakarta.
Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Bambang Sumardiono meminta agar dengan kegiatan ini dapat terjalin koordinasi yang solid antar penegak hukum, guna memberikan kemudahan bagi kita dalam menjalankan tugas dan fungsi dimasing-masing instansi.
"Penegakan hukum boleh saja sering bersinggungan, tetapi dengan rapat koordinasi yang digelar hari ini kiranya kita dapat menyatukan persepsi antar instansi penegakan hukum baik di jajaran pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan dan Kepolisian"ungkap Kakanwil.
"Meningkatkan sinergitas antar penegak hukum yang berkesinambungan dan azas saling menghormati serta menghargai, ini yang kami harapkan terjalin disini" lengkap Bambang Sumardiono saat diskusi panel pada rapat koordinasi Dilkumjampol di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada Rabu (21/3/2018).
Mengingatkan pentingnya koordinasi dan konsultasi antar penegak hukum, Disini kami tuangkan menjadi salah satu bentuk progam kerja lintas penegak hukum di wilayah DKI Jakarta, guna mencapai tujuan yaitu meningkatkan pelayanan penegakan hukum mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas.
 |
 |
 |
 |
"Rapat koordinasi ini untuk mempererat koordinasi, kolsultasi antar penegak hukum dalam meningkatkan pelayanan, pada rapat koordinasi untuk merampungkan progam kerja, diharapkan terwujudnya penegakan hukum yang pasti," kata Bambang Sumardiono.
Sejumlah masalah yang ditemui, diantaranya kurangnya koordinasi disinggung dan diambil solusinya dalam rapat koordinasi Dilkumjakpol, guna meningkatkan sinergitas antar instansi penegak hukum, seperti peningkatan sinergitas pelayanan Keimigrasian, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penitipan Barang Sitaan Negara, dan lainnya.
Hal ini diperlukan kerjasama dari berbagai instansi penegak hukum terkait diantaranya dari unsur Pengadilan, Kemenkumham DKI Jakarta, Kejaksaan dan Kepolisian Polda Metro Jaya.