Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menggelar Upacara Peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2013, di Lapangan Upacara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Rabu (30/10/2013). Kepala Kantor Wilayah Rusdianto, Bc.IP., SH., M.Hum. selaku inspektur upacara, memimpin upacara tersebut dengan komandan upacara Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Cipinang, Christo VN Toar.
Hadir pada upacara tersebut Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil DKI Jakarta, 4 (empat) orang perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis, dan seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Balai Harta Peninggalan Jakarta.
Pada Ulang Tahun Kemenkumham RI Tahun ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI jakarta mendukung dan memeriahkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, antara lain; gerak jalan sehat, legal expo atau pameran hukum, aksi donor darah, anugerah inovasi pegawai, dan tele conference refleksi dua tahun kinerja.
Tahun ini guna memberikan semangat peningkatan perekonomian nasional, Tema yang dikobarkan dalam rangka peringatan Hari Dharma Karyadhika adalah, “dengan semangat Dharma Karyadhika kita tingkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM untuk mendukung perekonomian nasional yang mantap bagi peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan”.
Dalam Upacara, Kakanwil menyampaikan Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam sambutan dan amanat Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri menyampaikan bahwa masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus segera dituntaskan, dan menghimbau agar seluruh jajaran merapatkan barisan dan bersinergi guna menuntaskan berbagai tugas tersebut dengan baik. “Mari kita tingkatkan dedikasi dan semangat mengabdi untuk mencapai keinerja yang tinggi. Tidak sekedar beretorika tapi upaya; bukan sekedar janji tapi lebih daripada itu realisasi”, imbuhnya.
Menteri juga menyampaikan dalam sambutannya, pada tahun ini Kementerian Hukum dan HAM RI telah memperoleh berbagai program dan kegiatan unggulan yang diyakini memberikan kontribusi dalam suksesnya pembangunan nasional.
Di Bidang Keimigrasian, Kegiatan unggulan yang telah diraih antara lain; peningkatan pelayanan penerbitan paspor biasa tiga hari, penambahan UPT yang menerbitkan e-passport dan e-KITAS, pengembangan penerapan ‘outo-gate’ TPI dan pengembangan SIMKIM di beberapa perwakilan RI. Kementerian Hukum dan HAM juga menerapkan pembayaran pelayanan keimigrasian melalui BNI. Hal ini untuk selain untuk meminimalisir kontak masyarakat dengan petugas, juga untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian di bidang Hak Kekayaan Intelektual, tahun ini telah ditetapkan Wilayah Berbudaya HKI yakni Provinsi D.I.Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Kedua provinsi tersebut seyogyanya menjadi pemicu bagi wilayah lain dalam mensosialisasikan hak kekayaan intelektual.
Selanjutnya adalah di bidang Administrasi Hukum Umum telah ditetapkannya Pelayanan Fidusia on-line sejak September 2012. Sistem yang baru ini mempercepat proses pelayanan fidusia dari sebelumnya 9 bulan menjadi hitungan menit dan sertifikan dapat dicetak sendiri oleh Notaris.
Hal berikutnya adalah reformasi kemudahan berusaha, perbaikan pelayanan jasa hukum terpadu, pengangkatan Notaris berdasarkan FIFO sistem serta upaya pengembalian aset melalui bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance).
Bidang lainnya yaitu Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM telah mencanangkan program ‘getting zero to halinar’(HP, pungli dan narkotika). Selain itu dilakukan juga impelementasi PP No. 99/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengendalian isi hunian lapas/rutan dan penguatan pengawasan internal.
Sementara itu di bidang Hak Asasi Manusia, parameter HAM dalam penyusunan produk hukum daerah telah mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam Penyusunan Produk Hukum Dearah. Peraturan bersama tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi tenaga perancang dalam menyusun produk hukum daerah yang berperspektif HAM.
di bidang pembinaan dan pembentukan hukum, pelaksanaannya lebih ditekankan pada program yang bersentuhan dengan masyarakat, misalnya adanya dialog timbal balik dengan realitas lingkungan, penguatan pelayanan teknis, publikasi, pengolahan data hukum dan pengembangan jaringan dokumentasi serta informasi hukum nasional yang dilaksanakan untuk menunjang pembentukan dan pengembangan budaya hukum menuju masyarakat cerdas hukum. Pembentukan peraturan perudang-undangan termasuk peraturan daerah yang melibatkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, BPHN dan Kantor Wilayah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan terus dioptimalkan sehingga akan terjadi sinergitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Untuk bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM telah membangun sistem informasi pengembangan SDM berbasis kompetensi melalui ‘assessment center’. Metode identifikasi dalam menjaring pegawai ini akan menilai potensi dari sisi manajerial sebagai pemangku amanat di kemudian hari yang selanjutnya juga dikolaborasi melalui penilaian kinerja individu dalam suatu sistem yang disebut ‘performed-based managemen system” agar transparansi dalam rekuitmen pegawai dan penempatan pegawai dalam jabatan dilakukan secara adil dan akuntabel.
Hal Selanjutnya adalah terkait bidang administratif dan fasilitatif, Kementerian Hukum dan HAM RI telah meraih banyak capaian, antara lain; opini atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas. Selain itu telah dicapai juga nilai “B” untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP, Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dari angka 5,7 menjadi 6 serta meningkatanya kualitas layanan publik hasil survey integritas yang dilaksanakan oleh KPK dari 5,30 menjadi 6,23.
Hal yang terakhir dalam amanat Menteri yaitu Menteri menyampaikan bahwa korupsi adalah bahaya laten, oleh sebab itu harus berkomitmen bahwa korupsi harus diperangi dan tidak boleh lagi terjadi karena akan menghancurkan bangsa ini. Menkumham juga menyampaikan harapan adanya perbaikan dalam sistem penggajian pegawai sehingga pendapat yang diterima mampu memenuhi kebutuhan minimal. “Agar tuntutan untuk bekerja dan berkinerja secara optimal dengan mengedepankan prinsip-prinsip ‘good governance’ dapat terwujud.
Dalam Upacara tersebut juga di lakukan beberapa kegiatan antara lain; penyerahan secara simbolis hasil penggeledahan di Lapas dan Rutan DKI Jakarta dari Kakanwil kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, Penandatanganan Kerjasama antara Kepala Lapas Kelas IIB Terbuka Jakarta dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan budidaya ikan lele, pemberian tanda penghargaan Kepala Unit Pelaksana Teknis terbaik, petugas Lapas dan Rutan DKI Jakarta yang menggagalkan Penyelundupan Narkotika ke dalam Lapas dan Rutan.
Setelah Upacara Selesai dilanjutkan dengan acara peragaan pasukan anti huru-hara Lapas dan Rutan DKI Jakarta dan menonton tayangan video tele conference peringatan Hari Dharma Karyadhika di Kementerian Hukum dan HAM RI.
Gambar: teleconference di ruang rapat kakanwil
Download :
Sambutan Menteri Hukum dan HAM