Jakarta - Dalam rangka mengimplementasikan amanat Menteri Hukum dan HAM dalam hal peningkatan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham menggelar kegiatan Evaluasi Penilaian IRH secara virtual. Secara daring, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun dan Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida mengikuti kegiatan Evaluasi Penilaian IRH dari Ruang Business Center, Le Meridien Hotel. (14/6).
Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham, Ambeg Y. Paramarta memimpin secara langsung kegiatan Evaluasi Penilaian IRH, Ambeg menyampaikan peran Kantor Wilayah dalam rangka penilaian IRH di lingkungan Pemerintah Daerah. “Kantor Wilayah berperan melakukan sosialisasi terkait IRH dan melakukan pendampingan dalam penilaian mandiri pelaksanaan IRH pada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota),” ujar Ambeg.
Saat ini, partisipasi aktif dalam Penilaian IRH dari Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia baru mencapai 188 Provinsi/Kabupaten/Kota dari 546 Provinsi/Kabupaten/Kota atau sama dengan 34,43%. “Pada kegiatan ini, diharapkan Kantor Wilayah di seluruh Indonesia mengambil peran penting untuk segera melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai penilaian IRH menjadi 100%,” tambah Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham.
Secara terpisah, Kakanwil DKI Jakarta, Ibnu Chuldun menyampaikan akan mendukung penuh dan memberikan dorongan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi dinamika dan progres keterlibatan Pemerintah Daerah yang saat ini masih minim. “Melalui sinergitas yang baik dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami akan mengimplementasikan penyelenggaraan Penilaian IRH mencapai 100%,” Tutup Ibnu Chuldun.
