Jakarta - Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu poin penting yang harus diimplementasikan oleh Instansi Pemerintah. Membahas hal tersebut, Biro Perencanaan Kemenkumham RI menggelar monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi, Selasa (08/08). Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida, hadir bersama dengan jajaran Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara (Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi). Beliau mengupas tuntas evaluasi Reformasi Birokrasi yang prosesnya diwajibkan pada tahun 2023. Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat memahami dan melaksanakan Reformasi Birokrasi baik Meso, General maupun Tematik.
