Jakarta.kemenkumham.go.id - Dalam rangka memajukan perekonomian dan usaha mikro/ kecil di wilayah DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta hadir memberikan sosialisasi perseroan perorangan bagi UKM yang tergabung dalam JakPreneur di Ballroom Hotel Royal Kuningan Jakarta, Senin (18/04/22). Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun membuka kegiatan secara resmi dengan didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun dan Kepala Divisi Keimigrasian, Saffar M. Godam.
Kakanwil Ibnu Chuldun menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan hidup, pembatasan aktivitas hingga penurunan kemampuan perekonomian sehingga memaksa negara-negara di dunia untuk menata kembali sistem dan regulasi yang ada dalam rangka beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkini. Regulasi Perseroan perorangan sebagai salah satu upaya dalam mendorong kemudahan berusaha dilakukan untuk segera membangkitkan kembali kondisi perekenomian Negara Republik Indonesia.
Dalam sosialisasi kali ini, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga membuka pendaftaran Perseroan Perorangan. Sebelum acara dimulai beberapa pelaku UKM JakPreneur yang hadir sudah melakukan pendaftaran yang cukup mudah dan cepat untuk dilakukan. Hanya dengan menggunakan E-KTP dan NPWP serta membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit saja, para pelaku usaha UKM ini telah mendapatkan sertifikat pendirian Perseroan Perorangan. Kakanwil Ibnu Chuldun berkesempatan memberikan secara langsung sertifikat tersebut kepada PT. Kazoraa Marta Indonesia dengan didampingi oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama dan Para Narasumber.
Hadir selaku narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemprov DKI Jakarta (Elisabeth Ratu Rante Allo), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta (Ronald Lumbuun), Fungsional Penyuluhan Pajak Ahli Madya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Yudha Wijaya) dan Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Keamanan dan Jaringan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Helmi Satriawan). Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah meluncurkan terobosan baru yang menghadirkan entitas Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta terus berupaya untuk menciptakan kondisi atau iklim usaha yang ramah investasi serta menciptakan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha. Perseroan Perseorangan diharapkan dapat menjadi kebangkitan UKM di Indonesia menuju UKM yang berdaya saing tinggi dan berkelas dunia.
Naskah dan foto: Indri, Indra