Jakarta – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan kegiatan Diskusi Teknis Layanan Kewarganegaraan, Rabu (31/08). Bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta turut hadir dan diwakili oleh Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Bintang Oktafiyanti Subekti) beserta jajaran. Adapun kegiatan ini juga di-relay melalui zoom meeting dan diikuti oleh Kantor Wilayah seluruh Indonesia.
Memberikan keynote speech, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar menyosialisasikan kebijakan kewarganegaraan pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.
Beliau juga menyampaikan persyaratan permohonan pewarganegaraan yang telah dimudahkan prosedurnya. “PP Nomor 21 Tahun 2022 sekaligus penyempurnaan terhadap layanan kewarganegaraan yang telah berjalan. Hal ini sebagai salah satu wujud peningkatan kualitas pelayanan publik di Kemenkumham,” tutur Cahyo Rahadian Muzhar.
Mengundang narasumber yang berkompeten, diskusi ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pemahaman terkait penyempurnaan kebijakan kewarganegaraan Indonesia. Adapun narasumber tersebut terdiri dari Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dhahana Putra), Direktur Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Handayani Ningrum), Direktur Izin Tinggal Keimigrasian (Pramella Y. Pasaribu) dan Direktur Tata Negara (Baroto).