Jakarta – Dalam rangka memperkuat sinergitas dan silaturahmi jajaran Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mengikuti rapat pembahasan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, (15/02/2023) melalui virtual zoom meeting. Kegiatan ini merupakan langkah tindaklajut hasil audiensi antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dengan Pj. Gubernur DKI Jakarta yang telah berlangsung pada 14 Februari lalu. Kepala Divisi Pemasyarakatan (Marselina Budiningsih), Kepala Divisi Keimigrasian (Pamuji Raharja) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham (Maktub) serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mengikuti kegiatan dimaksud.
Berbagai pembahasan teknis menjadi pokok pembicaraan. Pertama, dalam bidang imigrasi dibahas mengenai peningkatan pelaksanaan penerbitan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) bagi Warga Negara Asing yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Kerjasama telah dilakukan antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga pada kesempatan ini yang menjadi fokus adalah sistem yang dibangun dan bagaimana prosedur yang akan ditetapkan. Pada bidang pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Marselina Budiningsih mengungkapkan harapan tentang adanya peningkatan pelatihan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta. Marselina juga memohon dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan yang belum cukup memadai.
Pada bidang Hukum dan HAM. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Maktub mengungkapkan bahwa peningkatan kolaborasi dan kerja sama di sektor Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum perlu untuk ditingkatkan. Ia berharap, melalui Dinas PPKUKM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi jembatan bagi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terutama bagi pelaku UMKM, baik dalam pendaftaran Merek maupun perseroan perorangan. Rencana kedepan, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk naskah nota kesepahaman demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.
 |
 |
 |
 |