Jakarta - Sebagai komitmen dan bentuk dukungan pada pemutakhiran data disiplin pegawai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi serta Pemutakhiran Data Disiplin Melalui Aplikasi Simwas Inspektorat Jenderal Versi 3.0 Triwulan IV Tahun 2023, Selasa (22/11). Diselenggarakan secara hybrid yang terpusat di Sari Pacific Hotel Jakarta, Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun serta Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.
Kegiatan diawali dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Yayah Mariani. Beliau mengungkapkan bahwa pemutakhiran data dan pendokumentasian hukuman disiplin pegawai semakin kredibel dengan adanya Aplikasi Simwas 3.0. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai penyelenggaraan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sehingga terwujudnya data hukuman disiplin pegawai yang valid dan akurat.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan secara resmi oleh Plh. Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Pria Wibawa. Beliau mengingatkan pentingnya proses pendokumentasian data hukuman disiplin dalam rangka menjamin terpeliharanya tertib administrasi bagi pejabat pengelola kepegawaian pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis. Seluruh jajaran pun wajib mendokumentasikan keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan dan dokumen lain terkait pelanggaran disiplin yang kemudian diunggah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Simwas). "Mari bersama-sama kita tingkatkan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berkomitmen untuk menjadi insan pengayoman sejati," Tutup Pria Wibawa.
