Jakarta – Dalam rangka pendampingan pemenuhan data dukung triwulan pertama (B03) menuju Pembangunan Zona Integritas (PZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham RI mengadakan Workshop Sosialisasi Pengisian dan Penilaian LKE PZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kemenkumham Tahun 2022 secara virtual zoom. Nantinya workshop akan dilaksanakan selama 2 hari dan dihadiri oleh 440 Satuan Kerja dalam setiap sesinya.
Kepala Kantor Wilayah (Ibnu Chuldun), beserta para Pimpinan Tinggi Pratama, dan tim kelompok kerja (Pokja) PZI turut menghadiri workshop yang diselenggarakan pada Sesi Pertama. Mengawali kegiatan, Inspektur Jenderal (Ir, Razilu) menegaskan pada setiap insan pengayoman wajib menjaga martabat kemenkumahm dengan mengusung Zero Penyimpangan, Zero Penyelewengan dan Zero Komplain.
Workshop ini bertujuan meningkatkan kualitas evaluasi internal oleh Tim Penilai Kanwil, Tim Penilai Eselon I dan Tim Penilai Internal (TPI) sehingga unit kerja yang diusulkan predikat WBK/WBBM adalah unit kerja yang berkualitas dalam PZI.
Selanjutnya, Inspektur Wilayah IV (Marasidin) memaparkan perubahan kebijakan dalam PZI WBK dan WBBM Tahun 2022 yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Mengacu pada Permenpan No. 90 Tahun 2021, PZI WBK/WBBM Tahun 2022 dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan Kanwil sebagai salah satu dari Tim Penilai. Paparan kedua disampaikan oleh Tim TPI Itjen (Doktor Gurning) mengenai hasil evaluasi ZI pada Kemenkumham Tahun 2021, salah satunya adalah Inovasi yang dibuat sudah cukup bagus namun belum terlihat dampaknya terhadap peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Paparan terakhir adalah mekanisme pengisian dan penilaian LKE berupa data dukung yang harus disesuaikan dengan mekanisme dan format terbaru.
