Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun 2022, Senin (16/01). Bertempat di Aula Balai Harta Peninggalan Jakarta, Kegiatan Rekonsiliasi Ini berlangsung selama 3 hari, dimulai pada tanggal 16-18 Januari 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Divisi yaitu Kepala Divisi Administrasi (Mutia Farida), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Marselina Budiningsih) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Maktub).
Acara diawali dengan laporan Ketua Penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida. Beliau menyampaikan kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester II Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 diselenggarakan untuk mengindentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (suspen) yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan guna mewujudkan Laporan Keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan. Dalam arahannya, Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun proses penyusunan Laporan Keuangan tidak terlepas dari pelaporan atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. "Melihat evaluasi
atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2022 pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, diingatkan kembali agar dapat memaksimalkan nilai IKPA dimana terdapat 8 Indikator penilaian
IKPA, terutama dalam pengisian capaian Output yang memiliki bobot paling besar yaitu 25%," ujar Ibnu Chuldun.
 |
 |
Terakhir, Kakanwil berharap dengan para operator dapat menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas, akurat, transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang berlaku. "Semoga opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian dapat dipertahankan kembali
oleh Kementerian Hukum dan HAM pada T.A. 2022," harap Ibnu Chuldun menutup arahannya.