Konsistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi kekuatan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Melalui kegiatan Penguatan Pelayanan Publik yang digelar pada Rabu (10/08), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta siap menjawab tantangan dan meningkatkan inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bertempat di Hotel Royal Kuningan, kegiatan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dan berkaitan dengan pelayanan publik yaitu Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Wilayah III Kementerian Hukum dan HAM RI.
Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ibnu Chuldun berharap jajarannya dapat menyelenggarakan pelayanan prima yang akuntabel, nyaman, mudah, cepat dan terjangkau. “Upaya dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta tentunya teknologi informasi dan komunikasi,” ujar Ibnu Chuldun kepada para undangan dan peserta yang hadir yaitu Para Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kanim Kelas I TPI Tanjung Priok, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Perwakilan Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Kramatjati, UMKM, Organisasi Bantuan Hukum, Notaris serta Akademisi.
Sebagai satuan kerja yang diusulkan menuju Tim Penilai Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta masih membutuhkan penguatan dan dukungan dari berbagai instansi terkait. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu, pun menyampaikan poin penting terkait strategi dalam meraih meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menitik beratkan pada kontrol dan bentuk kendali kepada seluruh lapisan organisasi yaitu pelaksana maupun masyarakat.
Berlanjut ke materi penguatan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya (Dedy Irsan), Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (Muhammad Noval) menyampaikan peran instansinya masing-masing dalam pelayanan publik. Dimoderatori oleh Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta (Bayu Irsahara), para narasumber mengingatkan penilaian standar pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi poin utama penilaian Pembangunan Zona Integritas. Tak hanya mengundang narasumber eksternal, Inspektur Wilayah III (Iwan Santoso) pun turut hadir menyampaikan kunci sukses menghadapi Tim Penilai Nasional. “Komitmen pimpinan merupakan kunci utama dalam Pembangunan Zona Integritas. Semoga Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kanim Tanjung Priok dan Lapas Narkotika dapat memaksimalkan persiapan penilaian serta tentunya dapat meraih predikat WBK dan WBBM,” ujar Iwan Santoso.
Peningkatan Pelayanan Publik merupakan salah satu area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas yang wajib diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah. Dengan kegiatan ini, diharapkan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mendapatkan pemahaman dan paradigma baru dalam penyelenggaraan layanan publik yang senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat demi terwujudnya pengabdian kepada Negara serta Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI dan BerAKHLAK.
 |
|
