Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta melalui Bidang Hak Asasi Manusia, Subbidang Pemajuan HAM dan Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mengadakan pembahasan Pengolahan dan Analisa data Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM.
Dihadiri oleh Kabid HAM (Safatil Firdaus), Kasubbid Pemajuan HAM (Lusia Wahyuniarti), Kasubbid Pengkajian, Litbangkumham (Andriani Pancawati), narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi (dr. Mohammad Ryan Bakry) serta mengundang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Yeni Rosdianti) dan Akademisi Universitas Bung Karno (Rinaldi A. Fahlevie). Adapun pembahasan SIPKUMHAM dilaksanakan secara virtual zoom.
Narasumber Dr. Mohammad Ryan Bakry (Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi) menjelaskan dalam paparannya mengenai Transisi Kebijakan Pelayanan Publik yang Akuntabel Pada Masa Pandemi Covid-19 Omicron di DKI Jakarta. Analisis akuntabilitas kebijakan pelayanan publik berdasarkan substansi struktur, modalitas dan interaksi dalam konteks kerangka sistem interaksi di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19 varian Omicron. Dimensi dominasi mengenai sumber daya berupa fasilitas (modalitas) untuk mengerahkan (kekuasaan) akuntabilitas di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta seperti penggunaan SIPKUMHAM. Dimensi signifikasi mengenai alur komunikasi antar unit internal dan eksternal dalam pelayanan publik.
Terakhir, dimensi legitimasi yang merujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. Melalui analisis akuntabilitas ini diharapkan dapat mengakomodir hak masyarakat terutama dalam bidang pelayanan hukum.