Jakarta - Pengumpulan data dan wawancara penelitian "Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Wilayah DKI Jakarta" yang dilaksanakan oleh tim Sipkumham (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta telah memasuki hari terakhir. Kunjungan terakhir dilaksanakan di Suku Dinas (Sudin) Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu (07/02/2024).
Pada kesempatan kali ini tim disambut oleh Bangun, (Kepala Seksi Perlindungan Perempuan), Enay Hayati (Kepala Seksi Perlindungan Anak) serta Bagian Hukum Walikota Administrasi Jakarta Utara, Advokat, Konselor, dan Paralegal. "Kita punya pos pengaduan termasuk di Stasiun. Setiap pos ada manajer kasus dan pendamping korban," Jelas Bangun.
Pada tahun 2023, Kota Administrasi Jakarta Utara meraih penghargaan sebagai "Kota Layak Anak Utama". Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Non Governmental Organization (NGO) dilakukan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pelajar.
Pada pertemuan kali ini Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Andriani Pancawati dan Analis Hukum Ahli Muda, Dinda Balqis juga menyampaikan terkait IRH (Indeks Reformasi Hukum). "IRH merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas," Tutup Andriani. Nantinya hasil pengumpulan data ini akan dianalisis dan disampaikan pada 19 Februari mendatang.
