Jakarta_Info, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Endang Sudirman yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Nuni Suryani, Kepala Divisi Keimigrasian, Zaeroji, Kepala Divisi Pemasyarakatan, A.Yuspahruddin serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Lies Wulandari mendatangi Plt.Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta(18/01).
 |
 |
Dalam pertemuannya Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Endang Sudirman menyampaikan tentang berbagai permasalahan dan kerjasama guna menunjang Prioritas Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Adapun beberapa hal yang dibahas antara lain adalah tentang over capasity lapas dan rutan yang ada di Jakarta, dengan pembentukan dua satker baru (Lapas perempuan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jakarta). Unit Layanan Paspor yang disedianya di tempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar terintegrasi dengan pendataan penduduk yang kaitannya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pembentukan Sekolah Sadar Hukum yang menjadi muatan lokal di 15 sekolah yang menjadi pilot project, dampaknya harus terasa seperti dengan berkurangnya tawuran pelajar dan memperkecil peredaran narkoba di lingkungan Sekolah. Terkait pengawasan orang asing ini juga ditekankan oleh plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono ingin meminta kepastian dan kebenaran tentang ribuan warga negara asing yang menjadi pekerja di Indonesia.
Permasalahan paspor yang disepakati agar beban di kantor imigrasi bisa bergeser ke PTSP sebagian," ujar Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (18/1/2017).
Sumarsono mengatakan, selama ini kantor imigrasi di Jakarta selalu dipadati warga yang ingin membuat paspor baru. Bahkan ada warga mengantre sejak shubuh untuk membuat paspor.
Saat ini, baru ada satu PTSP yang membantu melayani pembuatan paspor di wilayah Jakarta Timur. Sumarsono ingin semua PTSP di Jakarta nantinya bisa mengurus pembuatan paspor juga.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di DKI Jakarta Endang mengatakan, nantinya Pemprov DKI hanya menyiapkan tempat di PTSP, Petugas pelayanan permohonan paspor tetap dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kakanwil berharap layanan pembuatan paspor di PTSP menjadi unit layanan tersendiri sehingga memiliki standar yang sama dengan kantor imigrasi.
 |
 |
Sementara, saat ini baru satu PTSP yang siap melayani untuk pembuatan paspor, yakni diwilayah Jakarta Timur. Harapannya, nantinya PTSP diseluruh wilayah dapat membantu untuk pengurusan pembuatan paspor.
“Wali kota masing-masing perlu menyiapkan counter-counter. Sehingga nantinya ini bisa memberikan kemudahan bagi warga Jakarta," tambahnya.
 |
 |
Sumarsono mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Dia menargetkan tentang layanan paspor di PTSP ini sudah bisa beroperasi Februari 2017, saat melakukan doorstop dengan para awak media terkait pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
