Jakarta - Instansi Pemerintah sudah selayaknya fokus terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut sudah dilakukan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dengan mengikuti kontestasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Mendukung hal tersebut Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mengikuti kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Kriteria Penilaian Tambahan dan Survei Mandiri Tahun 2023, Senin (13/03).
Kegiatan dibuka dengan pemaparan yang disampaikan oleh Koordinator Reformasi Birokrasi, Bramantyo Agung Nugroho. Beliau membahas terkait pelaksanaan survei mandiri yang mencakup survei jenis layanan pada Unit Satuan Kerja, yaitu Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). Nantinya survei mandiri tersebut diinformasikan kepada publik dengan memanfaatkan media berbasis digital.
Melalui Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023, Menpan - RB menerbitkan aplikasi "Upgrade Survei 3AS 2023" yang diperuntukkan dalam pelaksanaan survei mandiri. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat memudahkan unit kerja dalam melakukan penginputan seperti jenis layanan yang akan ditambah atau diubah serta penambahan identitas responden dan pelaporan hasil pelaksanaan survei mandiri.
Kegiatan diakhiri dengan sesi pertanyaan bagi seluruh satuan kerja yang bergabung secara virtual. Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang dihadiri oleh Sekretaris Tim Kerja serta Ketua Tim Pokja berpartisipasi aktif dengan merespon penjelasan terkait survei dan berharap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Tahun 2023 dapat berjalan maksimal serta dapat menghadirkan pelayanan prima sebagai wujud nyata kepada masyarakat.
 |
 |
 |
 |